Salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu kerja sama antar lembaga adalah peran pemerintah dalam memfasilitasi proses tersebut. Peran pemerintah sangatlah vital dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung kolaborasi antar lembaga demi tercapainya tujuan bersama.
Menurut Dr. Hadi Susastro, seorang pakar hubungan internasional, “Peran pemerintah dalam memfasilitasi kerja sama antar lembaga sangatlah penting untuk menghindari tumpang tindih dan saling bersaing di antara lembaga-lembaga tersebut.” Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa adanya peran pemerintah yang jelas, kerja sama antar lembaga dapat terhambat dan tidak optimal.
Pemerintah memiliki tugas untuk menciptakan regulasi yang memudahkan kerja sama antar lembaga, serta memberikan dukungan finansial yang cukup untuk menjalankan program-program kerja sama tersebut. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, kerja sama antar lembaga akan sulit untuk terwujud.
Selain itu, pemerintah juga perlu berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses kerja sama antar lembaga. Dengan adanya peran pemerintah sebagai mediator, diharapkan konflik dapat diselesaikan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, “Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator dan penggerak utama dalam memfasilitasi kerja sama antar lembaga demi mencapai tujuan bersama yang lebih besar.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan kerja sama antar lembaga.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam memfasilitasi kerja sama antar lembaga sangatlah krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan efektif. Dengan adanya dukungan dan bimbingan dari pemerintah, diharapkan kerja sama antar lembaga dapat terwujud dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak.