Perlindungan sumber daya kelautan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan demi menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan dalam upaya perlindungan sumber daya kelautan adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut.
Menurut Dr. Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, perlindungan sumber daya kelautan harus dilakukan secara komprehensif, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut. Beliau menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan.
Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut seringkali dihadapi dengan berbagai kendala, mulai dari minimnya sarana dan prasarana hingga adanya praktik korupsi. Hal ini juga ditegaskan oleh Yayan Indriatmoko, Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative, yang menyatakan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut memerlukan komitmen dan integritas tinggi dari seluruh pihak terkait.
Namun, meskipun terdapat berbagai kendala, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut tetap harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan melalui penegakan hukum yang efektif.
Dalam konteks global, Indonesia juga telah melakukan kerja sama dengan negara-negara lain dalam upaya perlindungan sumber daya kelautan, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai negara maritim untuk menjaga keberlangsungan sumber daya kelautan demi kesejahteraan generasi masa depan.
Dengan demikian, perlindungan sumber daya kelautan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut merupakan bagian integral dari upaya pelestarian ekosistem laut. Penting bagi semua pihak untuk bersatu dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan demi kesejahteraan bersama.