Peran penegakan hukum di laut dalam mencegah kejahatan maritim sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Dengan wilayah laut yang luas, Indonesia sering kali menjadi target kejahatan seperti pencurian ikan, perdagangan manusia, dan penyelundupan narkoba.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda Aan Kurnia, penegakan hukum di laut memiliki peran yang strategis dalam menangani berbagai kasus kejahatan maritim. “Kami terus meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait untuk memperkuat penegakan hukum di laut,” ujarnya.
Salah satu bentuk peran penegakan hukum di laut adalah patroli rutin yang dilakukan oleh TNI AL dan Bakamla. Patroli ini bertujuan untuk mencegah dan menindak kejahatan maritim yang terjadi di perairan Indonesia. “Kami juga bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk meningkatkan koordinasi dalam menangani kejahatan di laut,” tambah Laksamana Muda Aan Kurnia.
Menurut pakar hukum kelautan, Dr. Harkristuti Harkrisnowo, penegakan hukum di laut juga penting untuk melindungi sumber daya laut yang ada. “Dengan penegakan hukum yang baik, kita dapat menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan memastikan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada laut,” kata beliau.
Namun, tantangan dalam penegakan hukum di laut juga tidak bisa dianggap remeh. Keterbatasan sumber daya dan teknologi seringkali menjadi hambatan dalam menangani kejahatan maritim. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama lintas sektor dan lintas negara untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut.
Dengan peran penegakan hukum yang kuat dan kerjasama yang baik antarinstansi, diharapkan kejahatan maritim dapat ditekan dan keamanan di perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik. Sehingga, Indonesia dapat terus menjadi negara maritim yang aman dan sejahtera.