Implementasi Pengawasan di Selat: Peran Pemerintah dan Stakeholder Terkait


Selat merupakan jalur perairan yang strategis dan vital bagi aktivitas perdagangan internasional. Oleh karena itu, implementasi pengawasan di Selat sangat penting untuk menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas kapal di wilayah tersebut. Peran pemerintah dan stakeholder terkait menjadi kunci dalam menjalankan pengawasan tersebut.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, implementasi pengawasan di Selat harus dilakukan secara terpadu antara pemerintah dan berbagai pihak terkait. “Pemerintah harus bekerja sama dengan stakeholder lain seperti TNI AL, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan pengawasan di Selat berjalan dengan baik,” ujar Edhy Prabowo.

Pentingnya implementasi pengawasan di Selat juga disampaikan oleh Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia. Menurutnya, pengawasan di Selat harus dilakukan secara intensif guna mencegah berbagai potensi ancaman seperti penyelundupan narkoba, illegal fishing, dan terorisme maritim. “Kerjasama antara pemerintah dan stakeholder terkait sangat diperlukan dalam menjaga keamanan di Selat,” tambah Laksamana Muda TNI Aan Kurnia.

Implementasi pengawasan di Selat juga mendapat sorotan dari ahli kelautan, Prof. Dr. I Wayan Nuarsa. Menurutnya, pengawasan di Selat harus dilakukan secara sistematis dan terukur untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas kapal. “Pemerintah perlu melakukan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait agar implementasi pengawasan di Selat dapat berjalan efektif,” ujar Prof. Dr. I Wayan Nuarsa.

Dengan demikian, implementasi pengawasan di Selat membutuhkan peran serta aktif dari pemerintah dan stakeholder terkait. Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak akan memastikan keberhasilan pengawasan di Selat demi menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perairan Indonesia.